NTB Peringkat Satu Nasional Kerawanan Pemilu 2019

KMCNew, Mataram – Secara nasional, wilayah Nusa Tenggara Barat(NTB) menempati urutan pertama tingkat kerawanan pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres 2019.

Hal itu dikatakan Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol Susilo Rahayu Irianto.

Kombes Pol Susilo Rahayu Irianto menegaskan, hal itu berdasarkan hasil Survei Bawaslu RI, di Wilayah NTB yang secara nasional masuk peringkat satu di seluruh Indonesia untuk tingkat kerawanan Pemilu 2019.

Jajaran Polri Polda NTB dalam hal ini telah melakukan Mapping terhadap potensi kerawanan gangguan kamtibmas.

Seperti yang disampaikan Kombes Pol Susilo Rahayu Irianto pada acara Coffee Morning Kapolda NTB dengan Organisasi Advokat se Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Kamis (22/11/2018).

Kombes Pol Susilo Rahayu Irianto menegaskan kerawanan tersebut bisa saja berupa gangguan ancaman terhadap penyelenggara pemilu selama melakukan aktifitas-aktifitas tahapan Pemilu 2019.

Selain itu juga ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memicu kerawanan pemilu 2019.

“Seperi yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu Kepada Daerah serentak di seluruh Indonesia 27 Juni 2018 lalu. Pelaksanaan Pemilu Pileg maupun Piplres 2019, ketidaknetralan ASN menjadi atensi tersendiri, bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu KPU serta lembaga pengawas pemilu Bawaslu,” ujarnya.

Penggunaan sarana dan prasarana dan fasilitas negara bisa saja terjadi dan dilakukan para kepala daerah dari partai politik tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya.

Demikian juga kerawanan berupa ancaman dan intimidasi dan kekerasan serta munculnya politik identitas kesukuan, agama dan RAS serta golongan juga harus diwaspadai dan diantisipasi bersama.

Tahapan kampanye yang mulai berjalan sejak tanggal 23 September 2018, hingga saat ini masih diwarnai kampanye hitam. black campaigh.

“Kampanye hitam atau black campaigh sudah nampak, akhir-akhir ini ditandai dengan penyebaran berita-berita bohong yang menyudutkan pasangan calon lain baik secara langsung maupun melalui Medsos dengan penyebaran berita hoax yang menyudutkan pihak lawan,” tegasnya.

Efek dari dari kampanye hitam ini bisa saja dikhawatirkan muncul sabotase penghadangan dan pelemparan pada saat pelaksanaan kampanye.

Sementara menyangkut potensi permasalahan pada pemilu 2019 berupa pelanggaran administrasi bisa juga terjadi dilakukan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, mulai dari tata cara, prosedur, dan kemudian mekanisme dari pelaksanaan pemilu, harus diantisipasi sedini mungkin.

Faokus pengawasan juga pada pelaksanaan kampanye dialogis door to door yang masih berlangsung sampai saat ini baik dilakukan oleh calon-calon anggota legislatif maupun Tim Sukses Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan pelaksanaan rapat umum akan dilaksanakan selama 21 hari, mulai 1 Maret hingga 20 April 2019.

Pada saat pemungutan dan perhitungan suara yang digelar 17 April 2019 yang harus diantisipasi terjadinya manipulasi surat suara di setiap TPS.

“Persoalan ini jika tidak diantisipasi bisa memuculkan aksi protes. Saksi bahkan menolak menandatangani hasil perhitungan surat suara, dan menuntut pemilihan ulang hingga berujung pada kericuhan dan aksi-aksi anarkhis,” bebernya.

Demikian juga adanya hasil hitung cepat Quick Count yang dilakukan lembaga survey yang tidak terdaftar di KPU. Tentu hal ini menyebabkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini bisa saja muncul aksi provokasi, tindakan penggalangan maupun aksi teror.

Kerawanan lain pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 di NTB, juga terdapat pada tahapan penetapan calon anggota legislatif, yaitu pada tanggal, 1 Okotober 2019, maupun saat penetapan calon Presiden dan wakil presiden pada, 20 Oktober 2019.

Hal ini bisa saja muncul aksi teror, provokasi maupun tindakan penggalangan.(K D)

blog untuk belajar seo dan blog

Beri Komentar Di Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *