KMCNews, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, terus berkomitmen dalam mewujudkan penyelengaraan Pemerintahan yang terbuka dan transparan.
Salah satu bentuk komitmen tersebut, dengan diluncurkannya website khusus pengolaan dan alokasi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) bagi komponen masyarakat Sumbawa Barat.
Publik bisa mengakses dana bantuan hibah maupun bansos, serta prosedur pengajuannya termasuk apakah disetujui dan tidak melalui website tersebut, yang diluncurkan pertengahan Mei ini.
Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE mengatakan, website bantuan dana hibah dan bansos merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka keterbukaan informasi publik, dan mengacu pada aturan hukum lainnya, KSB menurutnya taat azas dalam mendukung upaya tersebut meski sejumlah daerah lain belum sepenuhnya menerapkan hal ini.
” Karena ini ada aturannya, mau tidak mau kita harus ikuti , sebenarnya kita terlambat namun ada juga daerah lain yang belum melakukan langkah ini,” ujar Nurdin Rahman, Kepada KMCNews diruang kerjanya, Kamis (31/5).
Nurdin menegaskan, nantinya semua proposal permohonan dana hibah dan bansos kepada Pemerintah, baik secara pribadi maupun lembaga kemasyarakatan yang ada akan di input melalui website tersebut.
Menurutnya, proposal yang masuk setelah di input di website, apakah disetujui atau tidak terlebih dahulu dilakukan melalui tahapan verifikasi yang melibatkan SKPD terkait.
Nurdin menjelaskan dana hibah tidak bisa diberikan kepada perorangan, sementara bansos baik perorangan maupun lembaga bisa mendapatkan bantuan tersebut.
Fungsi dana Bansos maupun dana hibah menurut Nurdin, dalam rangka membantu kegiatan masyarakat dan mempengaruhi danpak sosial, yang apabila tidak dibantu akan terpuruk kondisi sosialnya.
Pemerintah KSB sendiri, dikatakan Nurdin, tidak mematok khusus berapa dana APBD yang disiapkan untuk kedua jenis bantuan tersebut.
Berdasarkan pantauan KMCNews, website dana hibah dan bansos dengan domain pariri.sumbawabaratkab.go.id, dengan developer terpampang Pemkot Bandung, disana nampak sejumlah lembaga yang telah mengusulkan permohonan bantuan, sejak tahun 2017 dan sebagian diantaranya tahun 2018.
Permohonan bantuan tersebut ada yang telah disetujui di APBD 2017 dan sebagian di usulkan dan diproses di APBD 2018, sayangnya di website tersebut semua data yang dipublis belum lengkap, dimana ada yang dilengkapi lembaran disposisi dan sebagian tidak ada, termasuk keterangan disetujui atau tidak.
Menurut Nurdin, hal ini masih berproses pada akhirnya semua data dan bantuan yang telah ada dan direalisasikan akan dipublis di website tersebut nantinya.(K1)
Komentar
1 komentar