Implementasi Transparansi Publik, OPD KSB Ini Belum Umumkan Rencana Umum Pengadaan

KMCNews, Sumbawa Barat – Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, nampaknya masih diragukan disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat.

Soalnya hingga menjelang akhir Mei 2018, dimana Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) disejumlah OPD belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), padahal seyogyanya hal ini sesegera mungkin dilakukan.

Berdasarkan Rekapitulasi RUP Tahun Anggaran 2018 di Sirup tersebut sejauh ini, dari pantauan KMCNews, dari 39 OPD yang ada di KSB sebanyak 7 OPD belum sama sekali mengumumkan RUP, diantaranya Badan Pendapatan dan Asset Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pemadam Kebakaran, Sekretariat Dewan, Kantor Camat Sekongkang, Kantor Camat Maluk dan Kantor Camat Brang Rea.

Sedangkan sejumlah OPD yang baru mengisi paket pengadaan dibawah 5 diantaranya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Paket), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (3), Dinas Lingkungan Hidup (3), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (2), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (5), Satuan Polisi Pamong Praja (4) dan Sekretariat Daerah (5).

Sebaliknya sejumlah OPD yang telah membuat laporan diatas 100 Paket dalam SIRUP yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (116), Dinas Ketahanan Pangan (125) dan Dinas Sosial (125), selebihnya bervariasi mulai dari diatas 10 paket hingga dibawah 100 paket.

OPD yang telah membuat laporan di SIRUP diatas 100 Paket, misalnya di Dinas Sosial, baik paket pengadaan langsung maupun sistem tender yang sudah mulai dan belum dikerjakan tertera lengkap di SIRUP.

Kewajiban mengumumkan RUP bagi OPD tidak bisa ditawar lagi. Tidak tanggung-tanggung sanksi yang diterapkan bagi OPD yang tidak mengumumkan RUP dikenai dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ganjarannya, pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000

Selain UU Nomor 11 tahun 2008, tidak mengumumkan RUP juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca Juga : FORKOPAT Data PNS KSB yang Diduga Main Proyek, Begini Hasilnya

SIRUP yang dikembangkan Pemerintah ini diharapkan bisa membantu proses perencanaan pengadaan serta membantu monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sesuai dengan perintah di Perpres 70 2012, RUP hanya berisi 4 hal yaitu : Nama dan alamat PA/KPA, nama paket, lokasi pekerjaan, dan perkiraan besar biaya.

Untuk diketahui, mengumumkan RUP merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, nilai atau derajat setiap tahapan adalah sama. Apabila salah satu tahapan saja dilanggar maka dianggap melanggar peraturan pengadaan barang/jasa secara keseluruhan. Apabila ada yang melanggar pada satu tahapan saja maka sudah kategori melanggar hukum. Besar kecilnya hukuman tergantung hasil penyelidikan aparat hukum apakah ada kegiatan yang sistematis untuk menyembunyikan paket pekerjaan ini.(K1)

Beri Komentar Di Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *