Hindari Adanya Pelayaran Ilegal, Dishub NTB Data Pelayaran Rakyat

KMCNews, Mataram – Pelayaran rakyat ibarat armada semut, namun sangat besar manfaatnya. Di satu sisi regulasi masih belum banyak dan kita cenderung abai

Pelaku usaha yang melaksanakan pelayaran rakyat ada yang menggunakan kapal layar dengan batas maksimum 500 gross tonnage (GT). Kapal motor berukuran besar juga ada. Untuk ukuran paling kecil 7 GT dan maksimum besar 35 GT.

“Kalau soal izin perusahaan pelayaran rakyat menjadi ranah Pemerintah Daerah,” kata Kepala Dinas Perhubungan(Dishub) NTB (Nusa Tenggara Barat), H Lalu. Bayu Windia di Mataram, Senin (22/10)kemarin.

Hingga saat ini pihak Dishub NTB tengah melakukan pendataan pelayaran rakyat yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan legalitas operasional kapal dan menghindari adanya pelayaran ilegal.

“Pendataan juga bertujuan untuk keselamatan alat yang tersedia di setiap kapal, seperti jaket pelampung, navigasi, radio dan jangkar. Upaya menata keberadaan pelayaran rakyat di NTB, sejalan dengan program Kementerian Perhubungan yang juga memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pelayaran rakyat di seluruh Indonesia,”kata HL Bayu.(K D)

Beri Komentar Di Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *